Beda pendapat Jokowi dengan Ahok soal pembangunan mal

Sabtu, 1 Desember 2012 05:01:00

Proyek pembangunan mal di Jakarta makin bertambah banyak. Tak jarang para pengembang menggunakan lokasi yang begitu dekat dengan ruas-ruas jalan utama di Jakarta.

Hanya bermodal alasan lokasi yang strategis, para pengembang membangun mal dengan melupakan kebutuhan masyarakat terutama jalan. Tak ayal, keberadaan mal justru menimbulkan kemacetan.

Menyadari hal ini, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan memberikan izin untuk pembangunan mal di Jakarta. Tetapi, dia tidak akan menghentikan pembangunan mal yang telah mendapat izin sebelum masa pemerintahannya.

"Untuk mal stop dulu lah. Tapi ya sudah, kalau sudah ada izin yang keluar," ujar Jokowi, Selasa (13/11).

Hal itu kembali disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji membahas transportasi publik dan tata ruang. Kepada Budi, Jokowi tegas menyatakan tidak akan memberi izin pembangunan mal dan lebih memfokuskan pada pembuatan ruang publik.

"Beliau akan menghentikan izin-izin terhadap (pembangunan) mal. Beliau akan membuat public space. Tempat-tempat terbuka untuk olahraga, untuk ketemu masyarakat dengan masyarakat. Kampung-kampung akan dihidupkan kembali, tidak dihilangkan," kata Budi usai bertemu Jokowi di Balaikota pada Rabu (21/11).

Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru membuat pernyataan yang bertolak belakang. Ahok mengatakan akan mengevaluasi pemberian izin pembangunan mal dengan melihat apakah lokasinya berdampak pada kemacetan atau tidak.

"Kalau bisa buat macet ya nggak boleh lagi, kalau masih bisa ya harus," kata Ahok usai acara pelantikan empat pejabat baru Pemprov DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/11).

Ahok menjelaskan, terdapat pertimbangan tertentu dalam memberikan izin pembangunan mal. "Dalam kajiannya, kalau bikin macet ya nggak boleh. Kalau bikin mal di pinggiran-pinggiran yang tidak macet dan sepi, dibikin mal kenapa tidak boleh? Kan bisa menyerap tenaga kerja," kata dia.

Selain itu, Ahok juga menilai keberadaan mal-mal di Jakarta masih diperlukan karena memberikan sumbangan ekonomi cukup baik. "Jadi yang biasa kerja di Jakpus bisa kerja di deket rumah. Orang kita belanja juga ke mal, makan ke mal, mal juga oke kok," terang dia.

Soal pernyataan Jokowi yang menolak, Ahok menjelaskan, atasannya itu bukan anti pembangunan mal. "Pak jokowi bukan anti mal, bukan anti gedung kok. Yang penting kan kita hitung, bikin macet atau tidak. Jadi, semua itu mesti dikaji," tandasnya.